KARANGANYAR PERLU BUAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar. Usulan ini muncul tidak lepas dari tingginya wilayah rawan bencana di wilayah Karanganyar. Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Mitigasi Bencana BPPT, Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan berdasar hasil penelitian tim BPPT yang mengunjungi sejumlah wilayah Karanganyar, menunjukkan tingkat risiko daerah rawan longsor di Karanganyar cukup tinggi.
Oleh sebab itu penanganan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Karanganyar perlu satuan dinas tersendiri yang mampu untuk mengelolanya. “Pembentukan BPDB harusnya dapat segera dilakukan mengingat dalam undang-undang juga mengamanatkan demikian,” terangnya, Kamis (13/5). Dengan adanya BPDB, penanggulangan bencana akan dapat dilakukan lebih optimal. Selain juga badan ini dapat berperan untuk mengoordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya penanggulangan bencana. “Keberadaan BPDB juga akan mempermudah mengalirnya bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika terjadi bencana di Karanganyar, sebab kalau ada BPDB di suatu daerah akan lebih mudah pengawasannya,” tambahnya. Kendati demikian ia menilai untuk Kabupaten Karanganyar upaya penyediaan organ penanganan bencana sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari keberadaan Bidang perlindungan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Karanganyar yang menggandeng sejumlah elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tergabung dalam satuan pelaksana penanggulangan bencana (Satlak PB). Terpisah, Kepala Badan Kesbangpolinmas Ign Triyanto melalui Kabid Perlindungan Masyarakat, Aji Pratama Heru Kristanto mengungkapkan BPDB akan sangat mempunyai peran dalam proses pemulihan pascabencana. “Kewenangan kami saat ini hanya pra dan penanganan saat bencana terjadi sementara untuk pemulihan pascabencana bukan merupakan kewenangan kami lagi. Jika BPDB ada maka penanganan bencana ini dapat dilakukan secara menyeluruh,” ungkapnya.